AD & ART PARTAI GERINDRA

ANGGARAN DASAR
PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA
GERINDRA
TAHUN 2012

MUKADIMAH
Bahwa cita-cita luhur untuk membangun dan mewujudkan tatanan masyarakat Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu, demokratis, adil dan makmur serta beradab dan berketuhanan yang berlandaskan Pancasila, sebagaimana termaktub di dalam Pembukaan UUD 1945, merupakan cita-cita bersama seluruh rakyat Indonesia.

Cita-cita kemerdekaan tersebut hanya dapat dicapai dengan mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa, membangun segala kehidupan secara seimbang baik lahir dan batin dengan landasan Pancasila. Selanjutnya kehidupan bangsa yang lebih maju, modern dan mandiri menuntut pembaharuan yang terus menerus melalui usaha-usaha yang disesuaikan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta tuntutan zaman dengan tetap memelihara nilai-nilai luhur dan kepribadian bangsa Indonesia Para pendiri Partai GERINDRA menyadari bahwa telah terjadi penyelewenganpenyelewengan terhadap cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945 dan Undang-Undang Dasar 1945, sehingga melahirkan kondisi bangsa yang memperlebar jurang antara kaum miskin dan kaya.

Penguasaan kekuatan ekonomi terhadap sumber-sumber kekayaan alam yang tidak berpihak kepada kepentingan nasional bangsa Indonesia membuat bangsa Indonesia semakin tergantung pada pihak luar yang pada ujungnya membuat bangsa Indonesia kehilangan kedaulatan dan kemerdekaan sejati. Kondisi tersebut menuntut seluruh kehidupan bangsa dilandaskan kepada kemurnian Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang dikumandangkan pada tanggal 18 Agustus 1945. Dengan demikian hakikat tatanan baru adalah sikap mental yang menuntut pembaharuan dan pembangunan yang terus menerus dalam rangka melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Sejak kemerdekaan, Bangsa Indonesia masih bergulat memerangi kemiskinan dan kemelaratan dan berjuang untuk tegaknya keadilan. Sistem politik dan ekonomi yang berlaku saat ini tidak mampu menutup jurang kaum miskin di satu pihak dan kelompok kaya raya pada pihak lain, yang pada akhirnya membentuk jurang ketidakadilan. Di tengah-tengah kondisi rakyat yang berkubang dalam penderitaan, sistem politik kita tidak kunjung mampu merumuskan dan melaksanakan kebijakan politik dan ekonomi untuk mengangkat harkat dan martabat mayoritas rakyat Indonesia dari kemiskinan dan kemelaratan. Bahkan sistem politik kita tidak dapat membangun kepemimpinan nasional yang kuat yang dapat mengantarkan rakyat Indonesia ke gerbang kemakmuran yang berkeadilan.

Sistem perekonomian kita telah menyebabkan situasi yang sulit bagi kehidupan rakyat. Kekayaan alam justru menjadi lahan pertarungan perebutan pengaruh di antara kekuatan-kekuatan politik dan sama sekali tidak memberi manfaat berarti kepada kehidupan dan kesejahteraan rakyat . Jumlah kemiskinan dan pengangguran terus bertambah, karena itu tidak ada pilihan lain, kita harus mewujudkan kemandirian bangsa dengan membangun sistem ekonomi kerakyatan, yaitu suatu sistem ekonomi dimana sumber-sumber ekonomi dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran seluruh rakyat Indonesia. Budaya bangsa harus menjadi jati diri dan kekuatan bersama. Wawasan kebangsaan haruslah mengeratkan persatuan dan kesatuan. Perbedaan di antara kita tidaklah menjadi sebab untuk tidak bersatu, tetapi hendaknya menjadi rahmat dan kekuatan Bangsa Indonesia. Inilah Indonesia.

Partai Gerakan Indonesia Raya hadir di tengah masyarakat karena terpanggil untuk memberikan amal baktinya kepada negara dan rakyat Indonesia. Partai Gerakan  Indonesia Raya adalah partai rakyat yang berjuang untuk tegaknya Pancasila, Undang- Undang Dasar 1945 sebagaimana ditetapkan tanggal 18 Agustus 1945 dan utuhnya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Partai Gerakan Indonesia Raya adalah partai rakyat yang  mendambakan Indonesia yang bangun jiwanya dan bangun badannya. Partai Gerakan Indonesia Raya adalah partai rakyat yang bertekad memperjuangkan kemakmuran dan keadilan di segala bidang. Atas Rahmat Allah Yang Maha Esa, Partai Gerakan Indonesia Raya, menyatakan diri sebagai Partai Politik dengan Anggaran Dasar sebagai berikut:

BAB I
NAMA, WAKTU, KEDUDUKAN DAN WILAYAH
Pasal 1
Nama

Partai ini bernama Partai Gerakan Indonesia Raya, disingkat Partai GERINDRA .

Pasal 2
Waktu

Partai GERINDRA didirikan untuk waktu yang tidak ditentukan lamanya.

Pasal 3
Kedudukan

Dewan Pembina (DP) Partai dan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai, berkedudukan di
Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 4
Wilayah

Wilayah Partai meliputi seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terbagi sesuai jenjang administrasi pemerintahan.

BAB II
AZAS, JATI DIRI DAN WATAK
Pasal 5

Azas

Partai GERINDRA adalah Partai Rakyat , berazaskan Pancasila dan Undang-Undang
Dasar 1945.

Pasal 6
Jati diri

Jati Diri Partai GERINDRA adalah kebangsaan, kerakyatan, religius dan keadilan
sosial.

Pasal 7
Watak

Watak Partai GERINDRA adalah demokratis, merdeka, pantang menyerah,
berpendirian teguh, percaya pada kekuatan sendiri dan kekuatan rakyat, terbuka dan taat
hukum serta senantiasa memiliki watak sebagai pejuang yang berjuang untuk
kepentingan rakyat.

BAB III
VISI DAN MISI
Pasal 8
VISI

Visi Partai GERINDRA adalah menjadi Partai Politik yang mampu menciptakan
kesejahteraan rakyat, keadilan sosial dan tatanan politik negara yang melandaskan diri
pada nilai-nilai nasionalisme dan religiusitas dalam wadah Negara Kesatuan Republik
Indonesia yang berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang
senantiasa berdaulat di bidang politik, berkepribadian di bidang budaya dan berdiri
diatas kaki sendiri dalam bidang ekonomi.

Pasal 9
Misi

Untuk mewujudkan visi tersebut, Partai GERINDRA mengemban misi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara antara lain:

(1) Mempertahankan kedaulatan dan tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia
yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang ditetapkan pada
tanggal 18 Agustus 1945.

(2) Mendorong pembangunan nasional yang menitikberatkan pada pembangunan
ekonomi kerakyatan, pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan pemerataan hasil-hasil pembangunan bagi seluruh warga bangsa dengan senantiasa berpegang
teguh pada kemampuan sendiri.

(3) Membentuk tatanan sosial dan politik masyarakat yang kondusif untuk mewujudkan
kedaulatan rakyat dan kesejahteraan rakyat.

(4) Menegakkan supremasi hukum dengan mengedepankan azas praduga tak bersalah
dan persamaan hak didepan hukum serta melindungi seluruh warga Negara
Indonesia secara berkeadilan tanpa memandang suku, agama, ras dan atau latar
belakang golongan.

(5) Merebut kekuasaan pemerintahan secara konstitusional melalui Pemilu Legislatif
dan Pemilu Presiden untuk menciptakan lapisan kepemimpinan nasional yang kuat
disetiap tingkat pemerintahan.

BAB IV
TUJUAN, FUNGSI DAN TUGAS
Pasal 10
Tujuan

  1. Mempertahankan dan mengamalkan Pancasila serta menegakkan Undang-Undang
    Dasar 1945, sebagaimana ditetapkan tanggal 18 Agustus 1945.
  2. Berjuang untuk memperoleh kekuasaan politik secara konstitusional guna mewujudkan pemerintahan, sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang- Undang Dasar 1945, yang melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut serta melaksanakan ketertiban dunia.
  3. Menciptakan masyarakat adil dan makmur, merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
  4. Mewujudkan kedaulatan rakyat dalam rangka mengembangkan kehidupan demokrasi, yang menjunjung tinggi kejujuran dan menghormati kebenaran, hokum dan keadilan.
  5. Mewujudkan ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada kekuatan bangsa, yang mengarahkan pada kedaulatan dan kemandirian bangsa.
  6. Menghimpun dan membangun kekuatan politik rakyat.

Pasal 11
Fungsi

  1. Sarana pembentukan dan pembangunan karakter bangsa.
  2. Mendidik dan mencerdaskan rakyat agar bertanggung jawab menggunakan hak dan
    kewajibannya sebagai warga negara.
  3. Menghimpun, merumuskan dan memperjuangkan aspirasi rakyat dalam
    merumuskan dan menetapkan kebijakan negara.
  4. Menghimpun, membangun dan menggerakkan kekuatan rakyat untuk membangun
    masyarakat Pancasila.
  5. Melakukan komunikasi politik dan partisipasi politik warga negara.
  6. Menghimpun persamaan sikap politik dan kehendak untuk mencapai cita-cita dalam
    mewujudkan masyarakat adil dan makmur, material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
  7. Mempertahankan, mengemban, mengamalkan dan membela Pancasila serta
    berorientasi pada program pembangunan di segala bidang.
  8. Menyerap, menampung, menyalurkan dan memperjuangkan aspirasi rakyat serta
    meningkatkan kesadaran politik rakyat dan menyiapkan kader-kader dengan
    memperhatikan kesetaraan dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa
    dan bernegara.

Pasal 12
Tugas

Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10, tugas Partai  GERINDRA adalah :

  1. Mempertahankan dan mewujudkan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945 di dalam
    Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar 1945 yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945.
  2. Memperjuangkan terwujudnya peningkatan segala aspek kehidupan yang meliputi aspek-aspek: ideologi, politik, ekonomi, agama, sosial budaya, hukum serta pertahanan dan keamanan nasional untuk mewujudkan cita-cita nasional.
  3. Melaksanakan, mempertahankan dan menyebarluaskan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa.
  4. Menghimpun dan memperjuangkan aspirasi rakyat sebagai arah kebijakan politik
    Partai.
  5. Memperjuangkan kebijakan politik partai menjadi kebijakan politik penyelenggara
    negara.
  6. Mempersiapkan kader-kader Partai yang terbaik dalam pengisian jabatan politik dan
    jabatan publik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan
    keadilan.
  7. Mempengaruhi dan mengawasi jalannya penyelenggaraan negara agar terwujud
    pemerintahan yang jujur, bersih dan berwibawa serta bebas dari segala bentuk
    korupsi, penyelewengan dan penyalahgunaan kekuasaan politik.

BAB V
ANGGOTA DAN KADER
Pasal 13
Anggota

  1. Anggota Partai GERINDRA adalah Warga Negara Republik Indonesia yang setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dengan sukarela mengajukan permohonan menjadi anggota.
  2. Pengaturan lebih lanjut tentang keanggotaan Partai GERINDRA sebagaimana
    dimaksud pada ayat (1) diatas, diatur di dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 14
Kader

  1. Kader Partai GERINDRA adalah anggota Partai GERINDRA yang merupakan tenaga inti dan penggerak Partai.
  2. Pembentukan Kader Partai GERINDRA dilaksanakan melalui seleksi Kaderisasi secara berjenjang didalam pendidikan dan latihan kader.
  3. Strata Kader Partai GERINDRA :
    1. Kader Penggerak.
    2. Kader Pratama.
    3. Kader Muda.
    4. Kader Madya.
    5. Kader Utama.
    6. Kader Manggala.
    7. Kader Partai GERINDRA dipersiapkan untuk menjadi:
      1. Calon Pengurus Partai
      2. Bakal calon Anggota DPR dan DPRD.
      3. Bakal calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
      4. Bakal calon Presiden dan Wakil Presiden.
    8. Pengaturan lebih lanjut tentang Kader Partai GERINDRA sebagaimana dimaksud
      pada ayat (1), ayat ( 2), ayat ( 3) dan ayat (4) di atas, diatur dalam Peraturan Partai.

BAB VI
KEWAJIBAN DAN HAK ANGGOTA
Pasal 15

Kewajiban Anggota Setiap Anggota berkewajiban untuk :

(1)   Menjunjung tinggi nama dan kehormatan Partai GERINDRA .

(2)   Memegang teguh Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta Peraturanperaturan
Partai GERINDRA yang berlaku.

(3)   Aktif melaksanakan kebijakan dan program Partai GERINDRA

(4)   Pengaturan lebih lanjut kewajiban anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
ayat (2) dan ayat (3) di atas, diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 16
Hak Anggota

(1) Setiap Anggota mempunyai hak:

a. Bicara dan memberikan suara.

b. Memilih dan dipilih.

c. Membela diri.

(2) Pengaturan lebih lanjut hak anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas,
diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB VII
ORGANISASI, WEWENANG DAN KEWAJIBAN
Pasal 17
Organisasi.

Struktur Organisasi Partai GERINDRA terdiri dari tingkat Pusat, tingkat Provinsi,  tingkat Kabupaten/Kota, tingkat Kecamatan dan tingkat Desa/Kelurahan atau sebutan  lainnya yang masing-masing disebut Dewan Pembina (DP), Dewan Pimpinan Pusat  (DPP), Dewan Pimpinan Daerah (DPD), Dewan Pimpinan Cabang (DPC), Pimpinan Anak Cabang (PAC) dan Pimpinan Ranting (PR).

Pasal 18
Dewan Pembina.

(1)   Dewan Pembina adalah Dewan Pimpinan tertinggi Partai GERINDRA yang di Pimpin oleh Ketua Dewan Pembina.

(2)   Ketua Dewan Pembina memiliki wewenang :

  1. Menetapkan kebijakan Partai GERINDRA sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Kongres atau Kongres Luar Biasa dan Rapat Pimpinan Nasional.
  2. Menetapkan Ketua Umum berdasarkan keputusan Kongres yang memilih caloncalon
    Ketua Umum.
  3. Menetapkan Ketua Dewan Penasehat Pusat dan Ketua Dewan Pakar.
  4. Memberikan pengarahan, petunjuk, pertimbangan, saran dan nasehat kepada
    anggota dan pengurus Partai di tingkat Pusat, Daerah dan Cabang.

    1. Menyetujui atau tidak menyetujui:

1)            Pengesahan komposisi dan personalia pengurus Partai tingkat Dewan  Pimpinan Pusat, Dewan Pimpinan Daerah dan Dewan Pimpinan Cabang.

2)            Penetapan dan pengajuan bakal calon anggota DPR dan DPRD Provinsi serta DPRD Kabupaten/Kota.

3)            Penetapan dan pengajuan calon Presiden dan Wakil Presiden.

4)            Penetapan dan pengajuan calon Menteri, Duta Besar, jabatan di dalam lembaga pemerintahan dan jabatan publik lainnya.

5)            Pemberian rekomendasi calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur.

6)            Pemberian rekomendasi calon Bupati/ Walikota serta Wakil Bupati /Wakil
Walikota.

7)            Pengesahan komposisi dan personalia Dewan Penasehat di tingkat pusat dan Dewan Pakar.

8)            Pembentukan Organisasi Sayap

9)            Pembentukan Badan dan Lembaga ditingkat Pusat dan Daerah.

10)        Penyelenggaraan Kongres Luar Biasa

11)        Penyelenggaraan Rapat Pimpinan Nasional.

12)         Penyelenggaraan Rapat Kerja Nasional.

13)        Penyelenggaraan Konferensi Nasional.

14)        Hubungan dan kerjasama dengan Organisasi Kemasyarakatan, Badan atau

15)        Lembaga lainnya dan Partai Politik.

16)         Pemberhentian Pengurus yang mengundurkan diri atas permintaan sendiri, yang diberhentikan dan yang meninggal dunia serta yang pindah partai di tingkat Dewan Pimpinan Pusat, Dewan Pimpinan Daerah dan Dewan Pimpinan Cabang.

17)        Penetapan pengisian lowongan antar waktu pengurus Partai tingkat Dewan Pimpinan Pusat dan Dewan Pimpinan Daerah serta Dewan Pimpinan Cabang.

18)        Penyempurnaan dan penggantian Pengurus Partai tingkat Dewan Pimpinan Daerah dan Daerah Pimpinan Cabang.

19)        Pengambilan keputusan untuk hal-hal yang strategis oleh Ketua Umum atau Wakil Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal.

20)        Pemberian penghargaan kepada atas nama perorangan dan badan atau
lembaga atau instansi dan perusahaan sesuai ketentuan Anggaran Dasar
dan Anggaran Rumah Tangga.

  1. Dalam hal Ketua Dewan Pembina tidak menyetujui keputusan Dewan Pimpinan
    Pusat sebagaimana yang dimaksud pada point 1) sampai dengan 19), maka
    Dewan Pimpinan Pusat dapat mengusulkan kembali.

Pasal 19
Dewan Pimpinan Pusat

(1)   Dewan Pimpinan Pusat adalah Dewan Pelaksana tertinggi Partai GERINDRA yang
bersifat kolektif.

(2)   Dewan Pimpinan Pusat memiliki wewenang :

  1. Membuat Program Kerja tahunan dan Peraturan Partai GERINDRA di tingkat Nasional berdasarkan kebijakan Ketua Dewan Pembina dan sesuai dengan Anggaran Dasar,  Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Kongres atau Kongres Luar Biasa dan Rapat Pimpinan Nasional.
  2. Menetapkan Ketua Dewan Pimpinan Daerah berdasarkan keputusan
    Musyawarah Daerah yang menetapkan calon-calon Ketua Dewan Pimpinan Daerah atas persetujuan Ketua Dewan Pembina.
  3. Menetapkan Ketua Dewan Pimpinan Cabang berdasarkan keputusan
    Musyawarah Cabang yang menetapkan calon-calon Ketua Dewan Pimpinan Cabang atas persetujuan Ketua Dewan Pembina.
  4. Menetapkan komposisi dan personalia Pengurus Partai tingkat Dewan Pimpinan Pusat, Dewan Pimpinan Daerah dan Dewan Pimpinan Cabang atas persetujuan Ketua Dewan Pembina.
  5. Menetapkan komposisi dan personalia Dewan Penasehat Pusat dan Dewan Pakar
    atas persetujuan Ketua Dewan Pembina. Menetapkan dan mengajukan bakal calon anggota legislatif DPR dan DPRD Provinsi serta DPRD Kabupaten/Kota dari Partai GERINDRA atas persetujuan Ketua Dewan Pembina.
  6. Menetapkan dan mengajukan calon Presiden dan calon Wakil Presiden dari Partai GERINDRA atas persetujuan Ketua Dewan Pembina.
  7. Menetapkan dan mengajukan calon Menteri, Duta Besar, jabatan dalam pemerintahan dan jabatan publik lainnya dari Partai GERINDRA atas persetujuan Ketua Dewan Pembina.
  8. Memberi rekomendasi calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur dari Partai GERINDRA atas persetujuan Ketua Dewan Pembina.
  9. Memberi rekomendasi calon Bupati/Walikota dan calon Wakil Bupati/Wakil
    Walikota dari Partai GERINDRA atas persetujuan Ketua Dewan Pembina.
  10. Menyelesaikan perselisihan kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah.
  11. Memberikan penghargaan sesuai ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga atas persetujuan Ketua Dewan Pembina.
  12. Memberikan sanksi sesuai ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah
    Tangga, berdasarkan putusan sidang Majelis Etik dan Kehormatan.
  13. Menyelenggarakan Kongres.
  14. Menyelenggarakan Kongres Luar Biasa atas persetujuan Ketua Dewan Pembina.
  15. Menyelenggarakan Rapat Pimpinan Nasional atas persetujuan Ketua Dewan
    Pembina.
  16. Menyelenggarakan Rapat Kerja Nasional atas persetujuan Ketua Dewan
    Pembina.
  17. Menyelenggarakan Konferensi Nasional atas persetujuan Ketua Dewan
    Pembina.
  18. Membentuk Badan dan atau Lembaga untuk tugas-tugas tertentu di tingkat Pusat
    dan daerah atas persetujuan Ketua Dewan Pembina.
  19. Menjalin hubungan dan kerjasama dengan Organisasi Kemasyarakatan, Badan
    atau Lembaga lain dan Parti Politik atas persetujuan Ketua Dewan Pembina.
  20. Menyelenggarakan Musyawarah Daerah Luar Biasa
  21. Membentuk Organisasi Sayap atas persetujuan Ketua Dewan Pembina.
  22. Melaksanakan pergantian antar waktu (PAW) terhadap anggota DPR dan DPRD
    sesuai peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
  23. Melaksanakan pergantian calon terpilih anggota DPR dan DPRD sesuai
    peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
  24. Memberhentikan Pengurus yang mengundurkan diri atas permintaan sendiri, yang diberhentikan dan yang meninggal dunia serta yang pindah partai di tingkat
  25. Dewan Pimpinan Pusat, Dewan Pimpinan Daerah dan Dewan Pimpinan Cabang.
  26. Memberhentikan Anggota Partai yang mengundurkan diri atas permintaan
    sendiri, yang diberhentikan dan yang meninggal dunia serta yang pindah Partai.

(3)   Dewan Pimpinan Pusat berkewajiban :

  1. Melaksanakan Program Kerja tahunan dan semua ketentuan Partai GERINDRA
    sesuai dengan kebijakan Ketua Dewan Pembina dan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Kongres atau Kongres Luar Biasa dan Rapat
    Pimpinan Nasional.
  2. Memberikan pertanggungjawaban pada Kongres atau Kongres Luar Biasa.

Pasal 20
Dewan Pimpinan Daerah.

(1)   Dewan Pimpinan Daerah adalah Dewan Pelaksana Partai yang bersifat kolektif di
tingkat Provinsi.

(2)   Dewan Pimpinan Daerah memiliki wewenang:

  1. Membuat Program Kerja tahunan berdasarkan kebijakan Ketua Dewan Pembina dan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Kongres atau Kongres Luar Biasa, Musyawarah Daerah dan Rapat Pimpinan, baik tingkat Nasional maupun tingkat Daerah.
  2. Mengajukan komposisi dan susunan personalia pengurus Partai tingkat Dewan
    Pimpinan Daerah dan Dewan Pimpinan Cabang kepada Dewan Pimpinan Pusat.
  3. Menetapkan dan mengajukan calon anggota legislatif DPRD Provinsi dari Partai GERINDRA atas persetujuan Dewan Pimpinan Pusat dan Ketua Dewan Pembina.
  4. Mengajukan calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur dari Partai GERINDRA ke Dewan Pimpinan Pusat.
  5. Menyelesaikan perselisihan kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang.
  6. Menyelenggarakan Musyawarah Daerah.
  7. Menyelenggarakan Rapat Pimpinan Daerah.
  8. Menyelenggarakan Rapat Kerja Daerah.
  9. Menyelenggarakan Musyawarah Cabang Luar Biasa.
  10. Membentuk Badan dan atau Lembaga untuk tugas-tugas tertentu di daerah atas persetujuan Ketua Dewan Pembina.
  11. Memberikan persetujuan atas penetapan susunan personalia pengurus Pimpinan
    Anak Cabang.
  12. Memberikan persetujuan atas calon Bupati/Walikota dan calon Wakil Bupati
    /Wakil Walikota dari Partai GERINDRA yang diajukan oleh Dewan Pimpinan
    Cabang ke Dewan Pimpinan Pusat.
  13. Mengajukan usul pergantian antar waktu (PAW) terhadap anggota DPRD
    Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota ke Dewan Pimpinan Pusat, sesuai
    peraturan perundang-undangan yang berlaku.
    n. Melaksanakan pembinaan terhadap Organisasi Sayap Partai GERINDRA di
    Provinsi.

(3)   Dewan Pimpinan Daerah berkewajiban:

  1. Melaksanakan Program Kerja tahunan dan semua ketentuan Partai GERINDRA di tingkat Provinsi sesuai dengan kebijakan Ketua Dewan Pembina dan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Kongres atau Kongres Luar Biasa, Musyawarah Daerah dan Rapat Pimpinan baik di tingkat Nasional dan Daerah.
  2. Memberikan pertanggung jawaban pada Musyawarah Daerah atau Musyawarah
    Daerah Luar Biasa.

Tinggalkan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s